OPINI, SUARA TERKINI NEWS – Wacana penyewaan 65 mobil dinas senilai Rp1,7 miliar oleh Pemerintah Daerah Kolaka Utara benar-benar mencederai akal sehat publik. Di tengah penderitaan rakyat yang masih berjuang untuk pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar, pemerintah justru sibuk memikirkan kenyamanan pejabatnya. Kebijakan ini, sekalipun disebut masih berupa “wacana”, sudah cukup untuk menunjukkan betapa jauhnya jarak moral antara penguasa dan rakyat.
Rakyat dipaksa menelan kenyataan pahit: biaya pendidikan sulit dijangkau, beasiswa terbatas dengan alasan dana tidak cukup, puskesmas kekurangan obat, dan jalan desa banyak yang rusak parah. Namun, ketika berbicara soal kendaraan dinas pejabat, miliaran rupiah langsung muncul seolah tanpa hambatan. Bukankah ini ironi paling telanjang?
Pemerintah berdalih bahwa skema sewa kendaraan lebih efisien dibanding membeli. Namun alasan ini tidak lebih dari kamuflase birokrasi untuk melegitimasi pemborosan. Efisiensi apa yang dimaksud jika hasilnya justru tidak menyentuh rakyat, melainkan hanya menambah kenyamanan birokrat? Efisiensi tanpa keberpihakan sosial hanyalah kebohongan yang dilembagakan.
Lebih ironis lagi, wacana ini jelas-jelas kontradiktif dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 yang menekankan efisiensi belanja APBN dan APBD. Di saat pemerintah pusat menggaungkan penghematan, pemerintah daerah justru mempertontonkan kemewahan. Ini bukan sekadar inkonsistensi, tapi bentuk pembangkangan terhadap semangat reformasi fiskal.
Ketika rakyat mendengar kabar miliaran rupiah digelontorkan untuk menyewa mobil pejabat, rasa sakit hati itu bukan hanya soal uang, tapi juga soal martabat. Mereka merasa dilecehkan, dipermalukan, bahkan dikhianati. Tak berlebihan jika muncul komentar pedas: “Penderitaan rakyat semakin sempurna demi membiayai fasilitas kenyamanan pejabat.”
Jika wacana ini diteruskan, maka bukan hanya anggaran yang terbebani, tapi juga kepercayaan publik yang hancur. Tidak ada yang lebih berbahaya daripada hilangnya kepercayaan rakyat terhadap pemerintahnya. Sekali publik menilai pemerintah hanya bekerja untuk elite, maka jurang ketidakpercayaan itu akan sulit dijembatani.
Pemerintah seharusnya menjadi teladan dalam pengelolaan anggaran, bukan pelaku pemborosan. Uang pajak yang dikumpulkan dari keringat rakyat mestinya kembali untuk kepentingan publik, bukan dihamburkan untuk memenuhi gengsi birokrat. Kebijakan ini adalah cermin kegagalan moral, bukan sekadar kesalahan administratif.
Jika benar pemerintah serius ingin mengedepankan kepentingan rakyat, Rp1,7 miliar itu bisa dialokasikan untuk beasiswa ratusan mahasiswa, pembangunan ruang kelas baru, penyediaan alat kesehatan, atau perbaikan jalan desa. Semua itu jauh lebih bermakna daripada kenyamanan sesaat para pejabat di balik setir mobil mewah.
Wacana ini, pada akhirnya, memperlihatkan wajah asli pemerintah: abai terhadap penderitaan rakyat. Selama yang diprioritaskan adalah kenyamanan elite, bukan kebutuhan mendasar publik, maka penderitaan rakyat hanya akan semakin sempurna.
Inilah sebabnya wacana sewa mobil pejabat tidak boleh dianggap sepele. Ia adalah simbol ketidakadilan yang dilegalkan, penghinaan struktural yang dipertontonkan, dan pengkhianatan terhadap mandat rakyat. Dan rakyat punya hak untuk marah, karena uang itu adalah uang mereka.
