KOLAKA UTARA, SUARATERKININEWS.COM – Angkatan Muda Muhammadiyah Kolaka Utara menyampaikan sikap resmi terkait pernyataan Wakil Bupati Kolaka Utara yang menyinggung jabatan Rektor Universitas Muhammadiyah Kolaka Utara (UMKOTA), yang saat ini dijabat oleh Sekretaris Daerah (Sekda) aktif.
Dalam pernyataannya, para kader Muhammadiyah menegaskan bahwa Universitas Muhammadiyah adalah bagian dari amal usaha Persyarikatan yang bersifat otonom dan independen. Karena itu, universitas tersebut tidak berada di bawah struktur pemerintahan daerah.
“Mekanisme pengangkatan rektor di lingkungan Muhammadiyah dilakukan secara internal melalui sistem yang telah teruji dan berdasarkan nilai-nilai organisasi. Bukan melalui keputusan politik atau birokrasi negara,” ujar perwakilan Angkatan Muda Muhammadiyah dalam keterangan tertulis, Kamis (8/8/2025).
Terkait isu rangkap jabatan yang disoroti Wakil Bupati, Muhammadiyah menilai hal tersebut seharusnya diselesaikan melalui mekanisme kepegawaian di lingkup pemerintah daerah atau melalui Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), bukan lewat opini publik yang menyeret institusi di luar birokrasi pemerintahan.
“Kami tidak menampik bahwa pengawasan moral dan etika ASN adalah hal yang sah dan penting. Namun menjadi tidak proporsional ketika institusi amal usaha Muhammadiyah yang bukan bagian dari struktur pemerintah turut diseret dan disudutkan dalam isu ini,” tegas mereka.
Angkatan Muda Muhammadiyah juga mengingatkan bahwa etika publik harus dijaga oleh semua pihak, termasuk dalam komunikasi antar-lembaga, demi membangun relasi yang sehat antara pemerintah dan organisasi masyarakat sipil.
“Kami berharap agar pernyataan-pernyataan publik ke depan lebih menyejukkan, solutif, dan berorientasi pada perbaikan, bukan memperkeruh suasana atau memunculkan kesan politisasi terhadap lembaga-lembaga masyarakat,” tulis mereka.
Di akhir pernyataan, Angkatan Muda Muhammadiyah menegaskan komitmennya untuk terus berkhidmat melalui pendidikan, dakwah, dan pelayanan sosial tanpa terseret dalam konflik kepentingan kekuasaan.
“Muhammadiyah akan tetap konsisten dalam prinsip amar ma’ruf nahi mungkar, membangun daerah melalui jalan yang damai dan kontributif.”
