KOLAKA UTARA, SUARA TERKINI NEWS – Aroma ketidakberesan tercium dari Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Kolaka Utara. Sejumlah pegawai mulai angkat suara. Mereka menuding ada dua persoalan serius di tubuh dinas tersebut: keterlambatan pembayaran tunjangan penghasilan pegawai (TPP) dan dugaan penyalahgunaan dana operasional.
Informasi yang dihimpun oleh jurnalis Suara Terkini News, TPP pegawai belum dibayarkan sejak Juni hingga Agustus 2025.
Sementara itu, dana perjalanan dinas disebut dikuasai penuh oleh kepala dinas. Akibatnya, kegiatan pendampingan lapangan mandek, dan kinerja teknis di bawah dinas tersebut tidak berjalan optimal.
“Perjalanan dinas fiktif banyak di kantor Tanaman Pangan. Nama dimasukkan dalam surat tugas, tapi sebenarnya tidak pernah berangkat,” ujar salah satu kepala bidang (Kabid) di dinas tersebut kepada wartawan, Senin, 20 Oktober 2025.
Menurut sumber yang sama, keresahan pegawai telah mencapai puncaknya. Ia menyebut dirinya bersama sekretaris dan dua kabid lainnya berencana menemui Bupati Kolaka Utara untuk melaporkan pola kerja kepala dinas yang dianggap tak transparan.
“Teman-teman di kantor, termasuk sekretaris dan kami tiga kabid, berencana menghadap Pak Bupati. Sudah banyak yang gerah dengan cara kerja seperti ini,” katanya.
Sumber internal itu juga meminta pimpinan daerah turun tangan untuk memastikan hak-hak pegawai terpenuhi dan tata kelola anggaran di dinas tersebut berjalan sesuai aturan.
“Kalau dibiarkan, ini bisa mengganggu jalannya pemerintahan di Kolaka Utara,” ujarnya.
Hingga berita ini diterbitkan, Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kolaka Utara belum memberikan keterangan resmi.
