MAJENE, SUARATERKININEWS.COM, – Bupati Majene, Dr. H. Andi Achmad Syukri Tammalele, SE., MM., menegaskan bahwa anggaran publikasi media yang dikelola oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Kominfo) Kabupaten Majene merupakan dana resmi instansi, bukan berasal dari Pokok Pikiran (Pokir) anggota legislatif sebagaimana isu yang sempat beredar di masyarakat.
Penegasan tersebut disampaikan Bupati saat menerima kunjungan silaturahmi sejumlah wartawan yang tergabung dalam Ikatan Jurnalis Sulawesi Barat (IJS) DPW Kabupaten Majene, di Rumah Jabatan Bupati, Sabtu (14/03/2026).
Dalam suasana dialog yang berlangsung hangat dan terbuka, Bupati yang akrab disapa AST itu menekankan bahwa anggaran kemitraan media merupakan alokasi yang secara resmi berada di bawah pengelolaan Dinas Kominfo untuk mendukung penyebaran informasi pembangunan daerah.
“Saya tekankan bahwa anggaran di Kominfo itu bukan Pokir. Itu murni dana yang dialokasikan untuk Kominfo dalam menjalin kemitraan dengan media,” tegasnya di hadapan para jurnalis.
Lebih lanjut, Bupati juga memberikan arahan kepada Kepala Dinas Kominfo Majene agar menjalankan pengelolaan kemitraan media secara profesional dan terbuka, serta merangkul seluruh insan pers tanpa adanya perlakuan berbeda.
Ia berharap hubungan antara pemerintah daerah dan media dapat terjalin secara sehat dan saling mendukung dalam menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat.
“Saya harapkan kepada Kepala Dinas Kominfo agar tidak membeda-bedakan wartawan. Semua yang hadir ini adalah mitra pemerintah dalam mengawal dan membangun daerah,” ujarnya.
Menanggapi hal tersebut, Ketua DPW IJS Majene, Syamsuddin Kamal, menyampaikan apresiasi atas keterbukaan Bupati dalam memberikan penjelasan terkait pengelolaan anggaran publikasi media di daerah.
Menurutnya, pertemuan tersebut menjadi langkah positif dalam memperkuat komunikasi dan membangun sinergi antara pemerintah daerah dan insan pers.
“Kami mengucapkan terima kasih atas waktu dan sambutan Pak Bupati kepada teman-teman media yang tergabung dalam DPW IJS Majene. Penjelasan beliau memberikan kejelasan bagi kami terkait tata kelola anggaran media di daerah ini,” ungkap Syamsuddin.
Pertemuan tersebut diharapkan dapat semakin mempererat hubungan antara Pemerintah Kabupaten Majene dan media massa sebagai salah satu pilar demokrasi, sehingga penyampaian informasi pembangunan kepada masyarakat dapat berjalan lebih transparan, akurat, dan merata.
