LUWU TIMUR, SUARATERKININEWS.COM- Hibah listrik dari PT Vale Indonesia sesungguhnya angin segar bagi masyarakat. Sayangnya, tidak seperti itu. PLN beli murah dari PT Vale, tak mengubah tarif listrik di masyarakat. Harganya sama dengan daerah lain. Mengikuti tarif nasional. Selasa 1 Juli 2025.
Hasil penjualan hibah listrik PT Vale ke PLN pada tahun 2022, sekitar Rp 15 miliar. Dana ini masuk sebagai pendapatan daerah. Tertulis di dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Anggota DPRD Lutim sudah mengundang PLN ULP Malili. Rapat Dengar Pendapat (RDP) berlangsung di Kantor DPRD Lutim, Kamis, (26/06/25).
Ketua DPRD Lutim, Ober Datte mempertahankan pemanfaatan hibah listrik PT Vale yang tak maksimal. Sayangnya, tak ada jawaban dari pihak PLN.
Selain itu kata Ober, masalah layanan juga bermasalah. Banyak desa membutuhkan daya listrik. “Masih banyak desa di pesisir danau Towuti membutuhkan daya listrik yang cukup. Di sana selalu terjadi pemadaman lampu,” katanya.
Sementara itu, Anggota DPRD Komisi III DPRD Lutim, Badawi Alwi mengatakan, masalah pemanfaatan hibah listrik PT Vale harus dimaksimalkan PLN. Sebaiknya, menghabiskan hibah milik Pemda Lutim dahulu.
Kalau sudah habis, daya tak cukup baru membeli pasokan listrik dari luar. “Tarifnya kita minta dinaikkan. Murah sekali. Minimal disamakan dengan harga dari Poso Energy,” kata Badawi.
Masyarakat Tuntut Listrik Gratis
Puluhan warga Desa Balambano, Kecamatan Wasuponda menggelar aksi demonstrasi di Kantor DPRD Lutim, Senin, (30/06/25). Mereka menuntut listrik digratiskan.
Menurut pengunjuk rasa, warga Desa Balambano paling dekat dengan PLTA. Namun tak satupun warganya menikmati listrik gratis. Tidak seperti di Sumasang, Kecamatan Nuha. Warganya menikmati listrik gratis.
Ini menimbulkan kecemburuan sosial. Apalagi, Sumasang banyak hotel. Mereka memanfaatkan listrik gratis. Kenapa Warga Desa Balambano tak dapat fasilitas yang sama.
Sebelumnya, saat RDP dengan PLN, Anggota DPRD Lutim juga membongkar fasilitas listrik gratis di Sumasang. Sayangnya, PT Vale dan PLN saling lempar tanggung jawab. (*)






