MAKASSAR, SUARATERKININEWS. COM – Dewasa ini, media sosial dipenuhi dengan unggahan bertajuk “Peringatan Darurat” yang menampilkan Garuda Biru. Hal ini muncul setelah DPR melakukan manuver dengan mengabaikan putusan MK terkait perubahan syarat pencalonan kepala daerah pada . Kamis (22/082024).
Oleh karena itu, sejumlah elemen masyarakat sipil, mulai dari buruh hingga mahasiswa, akan menyampaikan berbagai kritik dan penolakan terhadap pengesahan Revisi UU Pilkada di depan Gedung DPR RI dan DPRD di seluruh Indonesia.
Salah satu kritikan hadir dari organisasi daerah kemahasiswaan yakni PERSMA Alor Ntt-Makassar.
Muhammad Zailani U Pao, Ketua Umum PERSMA Alor Ntt-Makassar mengungkapkan bahwasanya fraksi-fraksi KIM PLUS di DPR RI, bersama dengan pemerintah, secara terang-terangan telah mengabaikan dan mengkhianati putusan Mahkamah Konstitusi.
Tindakan ini menunjukkan ketidakpatuhan terhadap keputusan hukum yang sah dan berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap sistem peradilan dan lembaga-lembaga negara. Pengabaian terhadap putusan tersebut dapat menimbulkan dampak negatif bagi kestabilan hukum dan kepastian hukum di negara ini, serta memperburuk hubungan antara lembaga legislatif dan yudikatif.
“Fraksi-fraksi KIM PLUS di DPR RI bersama Pemerintah secara terang-terangan mengkhianati putusan Mahkamah Konstitusi”. Ungkap Zailani kepada Suaraterkininews.com pada Kamis,(22/08/2024).
Zailani yang juga kerap disapa Lawas, mengatakan bahwasanya Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dipilih oleh rakyat, namun mereka berkerja bukan untuk rakyat melainkan bertindak sebagai perpanjangan tangan oligarki.
“Mereka dipilih oleh rakyat, namun bertindak sebagai perpanjangan tangan oligarki”. Tambah Zailani
Zailani berpendapat bahwa merusak dan memanipulasi konstitusi untuk kepentingan pribadi merupakan bentuk pengkhianatan terhadap kepercayaan rakyat.
“Ini bukan lagi sekadar penyimpangan, tapi serangan langsung terhadap demokrasi yang harus kita lawan bersama”. Tutup Zailani
Laporan: Redaksi
