KOLAKA UTARA, SUARATERKININEWS.COM – Muhammad Idrus, S.Sos., M.Sos., resmi dilantik sebagai Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Kabupaten Kolaka Utara pada Senin, (4/8/2025).
Pelantikan yang berlangsung di Aula Kantor Bupati itu dipimpin langsung oleh Bupati Kolut, Drs. Nur Rahman Umar, M.H., disaksikan jajaran pimpinan OPD dan tokoh masyarakat.
Penunjukan Idrus dilakukan untuk mengisi kekosongan jabatan Sekda setelah M. Taupik dipindahkan menjadi Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik. Sebelum menduduki posisi ini, Idrus sudah menjalankan tugas sebagai Pelaksana Harian (Plh) Sekda sejak awal Juli, berdasarkan Surat Keputusan Bupati tertanggal 7 Juli 2025.
Namun, pengangkatan Idrus tak sepenuhnya berjalan mulus. Wakil Bupati Kolaka Utara secara terbuka mempertanyakan rangkap jabatannya sebagai Rektor Universitas Muhammadiyah Kolaka Utara (Umkota). Ia menilai jabatan di dunia akademik seharusnya dilepas sebelum seseorang menduduki kursi strategis di pemerintahan. “Jabatan Sekda adalah posisi kunci. Fokus dan komitmen penuh dibutuhkan,” ujarnya dalam pernyataan pers usai pelantikan.
Meski demikian, Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara menegaskan bahwa proses penunjukan sudah sesuai prosedur. Berdasarkan regulasi nasional, Pj Sekda dapat diangkat dari pejabat pimpinan tinggi pratama yang memiliki rekam jejak birokrasi. Jabatan rektor di perguruan tinggi swasta tidak termasuk jabatan struktural birokrasi pemerintah, sehingga tidak otomatis melanggar aturan selama tidak terjadi konflik kepentingan atau tumpang tindih beban kerja.
Rekam jejak Idrus di pemerintahan dan pendidikan terbilang panjang. Sebelum menjadi Plh Sekda, ia pernah memimpin sejumlah bidang strategis di birokrasi daerah. Di dunia akademik, Idrus dikenal sebagai sosok yang mendorong lahirnya Umkota, kampus pertama di Kolaka Utara yang membuka akses pendidikan tinggi bagi masyarakat lokal.
Justru dari kalangan mahasiswa, dukungan untuk Idrus mengalir deras. Sejumlah perwakilan mahasiswa menyebut Idrus sebagai figur yang peduli pada pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia. “Kalau tidak ada Umkota, banyak dari kami mungkin tidak akan kuliah karena harus ke luar daerah dengan biaya besar,” kata seorang mahasiswa penerima beasiswa.
Di bawah kepemimpinan Idrus, Umkota rutin memberikan beasiswa kepada mahasiswa berprestasi maupun yang berasal dari keluarga kurang mampu. Data internal kampus menyebut, dalam dua tahun terakhir lebih dari 200 mahasiswa menerima bantuan biaya pendidikan. Program ini dinilai membantu mengurangi angka putus kuliah di Kolaka Utara.
Bagi sebagian pengamat lokal, pengalaman Idrus memimpin kampus sekaligus berkiprah di pemerintahan bisa menjadi keuntungan. Kombinasi kedua peran itu berpotensi memperkuat sinergi antara dunia pendidikan dan birokrasi. Namun, mereka juga mengingatkan pentingnya manajemen waktu dan pembagian tugas yang efektif agar kedua sektor tetap berjalan optimal.
Sorotan Wabup dan dukungan mahasiswa mencerminkan adanya dua arus pandangan yang sama-sama mengaku peduli pada tata kelola pemerintahan. Sebagian pihak berharap polemik rangkap jabatan tidak berlarut-larut di ruang publik. “Kalau ada evaluasi, lakukan secara internal. Jangan sampai menimbulkan kegaduhan yang mengganggu kinerja pemerintahan,” ujar seorang tokoh masyarakat.
Dengan penunjukan ini, Muhammad Idrus memikul dua beban besar: mengawal roda pemerintahan daerah dan tetap menjaga komitmen pada dunia pendidikan. Apakah kedua peran ini akan berjalan sinergis atau justru menjadi batu sandungan, waktu yang akan menjawabnya.
