LUWU TIMUR, SUARATERKININEWS.COM, – Beredar isu di tengah masyarakat terkait rencana pembahasan pengalokasian anggaran sebesar Rp1,7 miliar di tingkat DPRD untuk pembangunan taman Kejaksaan Negeri Cabang Wotu memantik kritik keras, salah satunya dari Forum Pemuda dan Mahasiswa Luwu Timur. Kebijakan tersebut disebut-sebut akan didorong atas nama pemerataan pembangunan.
Koordinator Forum Pemuda dan Mahasiswa Luwu Timur, Paslan Ali az-Zahra, menilai rencana tersebut jika benar terealisasi, maka ini adalah simbol kegagalan DPRD Luwu Timur dalam membaca kebutuhan riil masyarakat. Ia menyebut, di tengah kondisi infrastruktur dasar yang masih memprihatinkan, pengalokasian anggaran untuk pembangunan taman justru menunjukkan ketimpangan prioritas.
“Ini bukan soal setuju atau tidak terhadap pembangunan, tetapi soal keberpihakan anggaran. Ketika kebutuhan dasar seperti jalan tani dan infrastruktur desa belum terpenuhi, lalu tiba-tiba muncul anggaran miliaran untuk sebuah taman, maka sangat patut kita pertanyakan bahwa untuk siapa sebenarnya pembangunan ini?” tegasnya.
Menurutnya, dalih “pemerataan pembangunan” dalam konteks ini terkesan dipaksakan dan cenderung menjadi justifikasi atas kebijakan yang tidak berpijak pada kebutuhan mendesak masyarakat. Ia menilai, pemerataan tidak boleh dimaknai secara sempit sebagai penyebaran proyek, tetapi harus dilihat dari sejauh mana anggaran tersebut berdampak langsung pada kehidupan rakyat.
Lebih jauh, ia juga menyoroti peran dan kinerja institusi kejaksaan di wilayah tersebut. Ia mengingatkan bahwa sebagai lembaga penegak hukum, kejaksaan semestinya memprioritaskan fungsi utamanya dalam penegakan hukum dan pengawasan terhadap berbagai persoalan di daerah, bukan malah mempertontonkan hal-hal yang dapat menurunkan kepercayaan publik.
“Alih-alih memperkuat kepercayaan publik melalui kinerja yang konkret, langkah ini justru berpotensi menciptakan kesan bahwa institusi lebih sibuk membangun simbol daripada menyelesaikan persoalan. Ini berbahaya bagi legitimasi lembaga di mata masyarakat,” lanjutnya.
Forum Pemuda dan Mahasiswa Luwu Timur menegaskan bahwa kebijakan anggaran harus disusun secara rasional, transparan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas. Mereka mendesak agar rencana tersebut dikaji ulang secara serius, dengan melibatkan partisipasi publik serta mempertimbangkan urgensi kebutuhan dasar masyarakat yang hingga kini masih terabaikan.
“Jangan sampai anggaran publik yang bersumber dari rakyat justru digunakan untuk hal-hal yang tidak menjawab persoalan rakyat itu sendiri,” tutupnya.
