LUWU TIMUR, SUARATERKININEWS.COM- 8 Agustus 2025 – PT. Haerani Gas, salah satu agen suplier resmi LPG 3 kg di Kabupaten Luwu Timur, terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung pemberdayaan ekonomi desa melalui penguatan pengelolaan pangkalan gas elpiji oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
Manajer PT. Haerani Gas, Yusran, menyampaikan bahwa perusahaan telah menjalin kemitraan dengan berbagai BUMDes untuk mendirikan pangkalan-pangkalan gas resmi yang dikelola langsung oleh desa.
“Alhamdulillah, pangkalan BUMDes dari PT. Haerani juga sudah banyak yang kami buka dan selalu membantu BUMDes yang ingin membuka pangkalan. Saat ini kami sudah bekerja sama dengan 11 BUMDes dan sedang dalam proses pembukaan tambahan di 2 koperasi desa lainnya,” ungkap Yusran.
Langkah terbaru, kata Yusran, adalah diterimanya surat rekomendasi dari Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan (Koperindag) Luwu Timur untuk BUMDes Tampinna Berkarya.
“Hari ini kami mendapatkan surat rekomendasi BUMDes Tampinna Berkarya dari Dinas Koperindag Luwu Timur, dan secepatnya akan kami ajukan ke pihak Pertamina untuk proses selanjutnya,” tambahnya.
*Dukungan FPM Lutim dan Pemerintah Daerah*
Dukungan terhadap inisiatif ini juga datang dari Forum Pemerhati Masyarakat (FPM) Lutim.
Wahyu, yang mewakili Ketua FPM Lutim, menyampaikan apresiasi dan dukungan penuh terhadap langkah PT. Haerani dalam memperkuat peran BUMDes dalam distribusi LPG bersubsidi.
“Kami dari FPM Lutim memberikan dukungan penuh agar pangkalan-pangkalan LPG 3 kg bisa dikelola oleh BUMDes. Ini penting untuk memastikan penyaluran yang tepat sasaran dan membuka potensi pendapatan desa melalui usaha pengelolaan elpiji,” jelas Wahyu.
Menurut Wahyu, pelibatan BUMDes dalam distribusi gas bersubsidi juga memperkuat aspek pengawasan di tingkat desa, serta memperkecil potensi penyalahgunaan distribusi.
Tanggapan Kadis Koperindag Luwu Timur
Kepala Dinas Koperindag Luwu Timur, Senfri Oktavianus, memberikan tanggapan positif atas inisiatif ini. Ia menegaskan bahwa keterlibatan BUMDes atau koperasi desa dalam pengelolaan pangkalan elpiji merupakan langkah strategis dan sesuai dengan semangat Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 dan Permendagri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Pengembangan Ekonomi Lokal.
“Jika pengelolaan LPG bersubsidi dikelola langsung oleh BUMDes atau koperasi desa, maka akan mempermudah pengawasan di tingkat lokal. Pemerintah desa akan lebih mudah mengontrol distribusi dan memastikan tepat sasaran, sesuai dengan kuota subsidi,” ujar Senfri.
Ia juga menambahkan bahwa pihak dinas membuka ruang seluas-luasnya bagi BUMDes atau koperasi desa yang ingin menjadi pangkalan resmi, dengan syarat administrasi yang sederhana dan pendampingan teknis.
“Kami siap memfasilitasi dan memberikan rekomendasi kepada Pertamina untuk BUMDes dan koperasi yang memenuhi syarat. Ini bagian dari komitmen kami dalam mendorong ekonomi desa yang mandiri,” lanjutnya.
Senfri juga memberikan harapan kepada seluruh agen LPG 3 kg yang ada di Luwu Timur agar bisa mencontoh langkah PT. Haerani Gas.
“Kami berharap agen-agen lain juga ikut mendorong keterlibatan desa. Jangan hanya melihat bisnis, tapi lihat juga aspek pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat desa. Bekerja sama dengan BUMDes adalah investasi jangka panjang yang saling menguntungkan,” tutup Senfri.
Harapan Bersama untuk Masa Depan
Sebagai salah satu agen suplier LPG 3 kg di Luwu Timur yang aktif mendorong keterlibatan desa, PT. Haerani Gas berharap langkah ini menjadi model sinergi antara swasta dan pemerintahan desa demi pemerataan energi dan kesejahteraan masyarakat.
Yusran juga menyampaikan harapan besarnya agar program ini terus mendapat dukungan dari pemerintah daerah dan pihak Pertamina.
“Kami berharap kolaborasi ini bisa terus berkembang, sehingga seluruh desa di Luwu Timur ke depan dapat memiliki pangkalan sendiri yang dikelola BUMDes. Ini bukan hanya soal distribusi gas, tapi soal kemandirian ekonomi desa,” ujar Yusran.
Senada dengan itu, Wahyu dari FPM Lutim juga berharap agar pemerintah lebih serius mendorong BUMDes menjadi aktor utama dalam pengelolaan kebutuhan dasar masyarakat.
“Harapan kami, kebijakan daerah dan pusat benar-benar mendukung BUMDes agar tidak hanya jadi penonton, tetapi jadi pemain utama dalam ekonomi desa. Pengelolaan gas LPG adalah pintu masuk yang sangat potensial,” tutup Wahyu.
