TAKALAR, SUARATERKININEWS.COM, – Menjelang dua tahun kepemimpinan Bupati Takalar, Himpunan Pelajar Mahasiswa Takalar (HIPERMATA) bersama sejumlah komisariat sejajaran menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Bupati Takalar. Aksi tersebut menjadi bentuk evaluasi sekaligus kontrol sosial mahasiswa terhadap berbagai persoalan pemerintahan dan pelayanan publik yang dinilai belum mendapatkan penyelesaian.
Dalam aksi tersebut, mahasiswa mengangkat sejumlah persoalan strategis, di antaranya keterlambatan pembayaran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu, transparansi pengadaan aplikasi digital, serta keterbukaan pengelolaan anggaran daerah.
Salah satu orator aksi, Abdul Rahim dari Himpunan Pelajar Mahasiswa Takalar, menegaskan bahwa mahasiswa tidak boleh hanya menjadi penonton ketika kebijakan publik dipertanyakan, anggaran daerah membutuhkan pengawasan, dan persoalan pelayanan masyarakat belum mendapatkan penyelesaian.
“Mahasiswa tidak boleh hanya dijadikan penonton ketika kebijakan publik dipertanyakan, anggaran daerah membutuhkan pengawasan, dan persoalan pelayanan masyarakat belum mendapatkan penyelesaian,” tegas Abdul Rahim dalam orasinya.
Ia menyampaikan bahwa kehadiran HIPERMATA bersama komisariat sejajaran merupakan bentuk tanggung jawab moral mahasiswa dalam menyuarakan aspirasi masyarakat Kabupaten Takalar. Menurutnya, berbagai persoalan yang terjadi hingga saat ini perlu mendapatkan perhatian serius dari pemerintah daerah.
“Aksi ini merupakan bentuk penyampaian aspirasi kami sebagai mahasiswa dalam melihat berbagai problematika yang terjadi di Kabupaten Takalar. Kedatangan kami bukan untuk membawa kepentingan individu, melainkan menyampaikan aspirasi masyarakat secara keseluruhan,” ungkapnya.
Salah satu isu yang menjadi perhatian mahasiswa adalah pengadaan dan pengelolaan aplikasi digital di lingkungan Pemerintah Kabupaten Takalar, di antaranya aplikasi Absensi Anita dan One Click yang berada di lingkungan BKPSDM.
HIPERMATA mempertanyakan transparansi pengadaan aplikasi tersebut, mulai dari sumber pembiayaan, nilai anggaran, pihak penyedia, hingga mekanisme pengelolaan dan kewajiban perpajakannya.
Mahasiswa juga mempertanyakan ke mana aliran penerimaan maupun pajak yang berkaitan dengan pengelolaan aplikasi tersebut. Mereka meminta pemerintah daerah membuka seluruh informasi yang berkaitan dengan pengadaan dan pengelolaan aplikasi secara transparan kepada publik.
Dalam tuntutannya, mahasiswa turut menyampaikan dugaan adanya potensi keuntungan yang berkaitan dengan pengelolaan aplikasi tersebut. Oleh karena itu, mereka mendesak adanya penjelasan dan keterbukaan dari pemerintah daerah agar tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat.
Pertanyakan Gaji 1.176 PPPK Paruh Waktu yang Belum Dibayarkan
Selain persoalan aplikasi digital, HIPERMATA juga menyoroti nasib sekitar 1.176 tenaga PPPK paruh waktu yang menurut mahasiswa belum menerima pembayaran gaji selama hampir delapan bulan.
Persoalan ini menjadi salah satu poin penting dalam aksi tersebut. Mahasiswa mempertanyakan kejelasan alokasi anggaran pembayaran gaji para tenaga PPPK paruh waktu serta meminta pemerintah daerah memberikan penjelasan mengenai penyebab keterlambatan tersebut.
HIPERMATA menilai bahwa pemerintah daerah harus memberikan kepastian terhadap hak para tenaga PPPK yang telah menjalankan tanggung jawabnya.
“Kami mendesak pemerintah daerah agar segera memberikan kejelasan terkait pembayaran gaji PPPK paruh waktu. Jika memang anggarannya telah dialokasikan, maka publik berhak mengetahui bagaimana realisasi dan pengelolaannya. Jangan sampai hak para tenaga PPPK terus terkatung-katung tanpa kepastian,” menjadi penegasan mahasiswa dalam menyampaikan tuntutannya.
Ingatkan Aparat: Pengayom Masyarakat Bukan Musuh Mahasiswa
Di tengah berlangsungnya aksi, mahasiswa juga menyampaikan keberatan terhadap tindakan aparat keamanan yang dinilai memicu benturan dengan massa aksi.
HIPERMATA mengingatkan bahwa aparat keamanan merupakan pengayom masyarakat yang seharusnya mengedepankan pendekatan persuasif dalam mengawal penyampaian pendapat di muka umum.
“Kami juga ingin mengingatkan kepada aparat bahwa kalian adalah pengayom kami, bukan musuh kami. Kami datang secara baik-baik untuk menyampaikan aspirasi masyarakat Kabupaten Takalar. Apa yang kami bawa bukan persoalan individu, melainkan persoalan kepentingan masyarakat secara keseluruhan,” tegas salah satu peserta aksi.
Mahasiswa Minta Pemerintah Tidak Menutup Mata
Melalui aksi tersebut, HIPERMATA bersama komisariat sejajaran menegaskan bahwa menjelang dua tahun kepemimpinan Bupati Takalar, berbagai kebijakan dan program pemerintah daerah perlu dievaluasi secara terbuka.
Mahasiswa meminta pemerintah daerah tidak menganggap kritik sebagai bentuk permusuhan, melainkan sebagai bagian dari tanggung jawab masyarakat dalam mengawal jalannya pemerintahan.
Bagi HIPERMATA, transparansi anggaran, kepastian pembayaran hak tenaga PPPK, serta akuntabilitas pengadaan aplikasi digital merupakan persoalan yang membutuhkan jawaban konkret, bukan sekadar penjelasan normatif.
Mahasiswa pun menegaskan akan terus menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap kebijakan pemerintah daerah demi memastikan kepentingan dan hak-hak masyarakat Kabupaten Takalar mendapatkan perhatian sebagaimana mestinya.
