KOLAKA UTARA, SUARATERKININEWS.COM- Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Utara yang mengalokasikan anggaran sebesar Rp1.741.200.000 untuk menyewa 65 unit kendaraan dinas pejabat selama tiga bulan menuai sorotan.
Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Kolaka Utara, Iqbal, menyampaikan bahwa kebijakan tersebut tidak mencerminkan prinsip efisiensi anggaran dan jauh dari kebutuhan prioritas masyarakat.
“Pengeluaran sebesar Rp1,7 miliar hanya untuk sewa kendaraan selama tiga bulan adalah bentuk pemborosan yang tidak sejalan dengan kondisi keuangan daerah saat ini. Pemerintah seharusnya lebih mengutamakan sektor kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur yang benar-benar dibutuhkan rakyat,” tegas Iqbal.
Iqbal juga menyoroti aspek regulasi dan legalitas anggaran. Menurutnya, pengadaan kendaraan dinas harus sesuai dengan asas efisiensi, transparansi, serta kebutuhan nyata sebagaimana diatur dalam regulasi pengelolaan keuangan daerah. Ia menilai proses perubahan APBD yang memasukkan program ini patut dipertanyakan karena diduga tidak melalui mekanisme pembahasan yang mendalam di DPRD.
Selain itu, Iqbal menegaskan bahwa kebijakan tersebut berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah. “Masyarakat tentu berharap setiap rupiah dari APBD memberi manfaat langsung, bukan untuk fasilitas sementara yang nilainya sangat besar,” ujarnya.
HMI Cabang Kolaka Utara mendesak pemerintah daerah untuk:
1. Membatalkan kebijakan sewa kendaraan dinas.
2. Mengarahkan anggaran pada program prioritas masyarakat.
3. Memastikan setiap kebijakan pengadaan barang/jasa sesuai prinsip akuntabilitas dan efisiensi.
Sorotan HMI Cabang Kolaka Utara menegaskan bahwa kebijakan sewa kendaraan dinas senilai Rp. 1,7 miliar bukan hanya tidak efisien, tetapi juga tidak mencerminkan keberpihakan pemerintah kepada rakyat. Dengan desakan pembatalan program tersebut, mahasiswa berharap anggaran daerah dapat diarahkan pada pembangunan yang lebih mendesak dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat luas.
