SINJAI, SUARATERKININEWS.COM,- 9 Juni 2026 — Polemik terkait belum terisinya sejumlah jabatan strategis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sinjai kembali menjadi sorotan publik. Kondisi ini menuai kritik tajam dari Gerakan Solidaritas Mahasiswa Merdeka yang menilai pemerintah daerah belum menunjukkan langkah konkret dalam menindaklanjuti rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sinjai.
Sebelumnya, melalui rekomendasi resmi, DPRD Sinjai yang beranggotakan 30 wakil rakyat telah secara tegas meminta pemerintah daerah untuk segera mengisi jabatan-jabatan yang masih kosong. Langkah tersebut dinilai penting guna menjaga efektivitas pelayanan publik serta memastikan roda pemerintahan berjalan secara optimal.
Namun hingga saat ini, rekomendasi tersebut belum mendapatkan respons yang jelas dari pihak eksekutif. Tidak adanya tindak lanjut konkret memunculkan tanda tanya besar terkait komitmen pemerintah daerah dalam merespons fungsi pengawasan DPRD sebagai representasi aspirasi masyarakat.
Sejumlah kalangan menilai bahwa rekomendasi DPRD bukan sekadar dokumen administratif, melainkan bagian integral dari mekanisme checks and balances dalam sistem pemerintahan daerah. Mengabaikan rekomendasi tersebut sama halnya dengan mengabaikan suara rakyat yang diwakili oleh lembaga legislatif.
Gerakan Solidaritas Mahasiswa Merdeka, Andi Saiful, menegaskan bahwa sikap diam pemerintah berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah daerah.
“Rekomendasi yang disampaikan oleh lembaga resmi yang mewakili rakyat seharusnya mendapat perhatian serius. Jika tidak ada respons yang memadai, maka wajar apabila muncul persepsi bahwa suara rakyat tidak didengar,” tegas Andi Saiful, Selasa (9/6/2026).
Ia juga menambahkan bahwa kekosongan jabatan strategis yang dibiarkan berlarut-larut berpotensi menghambat pelayanan publik serta mengganggu stabilitas birokrasi di daerah.
Gerakan Solidaritas Mahasiswa Merdeka mendesak pemerintah Kabupaten Sinjai untuk segera mengambil langkah tegas dan transparan dalam mengisi jabatan yang kosong, serta menunjukkan komitmen nyata dalam menghargai fungsi pengawasan DPRD demi kepentingan masyarakat luas.
Situasi ini menjadi ujian bagi pemerintah daerah dalam membuktikan keseriusannya menjalankan tata kelola pemerintahan yang responsif, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan publik.
