LUWU TIMUR, SUARATERKININEWS.COM, – DPRD Kabupaten Luwu Timur bersama Universitas Muhammadiyah (UM) Palopo menggelar FGD bertema “Implementasi dan Optimalisasi Model Kebijakan Green Economy di Wilayah Konsesi Tambang Berkelanjutan”.
FGD berlangsung di Kantor DPRD dan dihadiri perwakilan PT Vale, PT CLM, Bapelitbangda, serta tim akademisi UM Palopo, Senin (21/07/2025).
Diskusi dipimpin Dr Rismawati, SE., MSA., CSRS., CSRA., CSP., CRMP., CMA., CERA, bersama Dr Suaedi, MSi., dan Haedar, SE., MM. FGD ini menjadi bagian dari upaya menyusun model kebijakan ekonomi hijau berbasis data dan realitas lapangan.
Anggota DPRD Lutim, Mahading, menyoroti belum adanya riset serius yang membandingkan dampak kerusakan lingkungan dengan kontribusi ekonomi dari tambang.
Ia juga mempertanyakan transparansi perekrutan tenaga kerja lokal serta potensi konflik sosial yang bisa muncul jika kebijakan tidak adil.
Yusuf Pombatu, legislator lainnya, mengungkapkan kerusakan lingkungan yang dialami masyarakat sekitar tambang. Ia menyebut air danau yang dulunya bisa diminum kini sudah tercemar.
Yusuf juga meminta investigasi serius terhadap pencemaran di Sungai Malili dan sejumlah danau kecil, menyusul laporan warga terkait gangguan kesehatan akibat kualitas air.
Dr Rismawati menegaskan bahwa pembangunan ekonomi harus tetap mempertimbangkan aspek keberlanjutan dan keadilan ekologi.
Hasil FGD ini akan dijadikan dokumen awal untuk menyusun model kebijakan daerah yang dapat diterapkan di Luwu Timur dan daerah lain dengan karakter serupa.
Kegiatan ini menekankan pentingnya kolaborasi antara akademisi, pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam menjaga kelestarian sumber daya alam secara berkeadilan dan berkelanjutan.
