Makassar – Aliansi Lembaga Sospol Satu Universitas Muhammadiyah Makassar (Unismuh) menggelar aksi demonstrasi pada 31 Desember 2024 untuk menolak kebijakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12%. Aksi ini berlangsung di depan kampus Unismuh Makassar, dengan puluhan peserta membakar ban dan memblokade Jalan Sultan Alauddin arah perbatasan Gowa.
Demonstrasi ini dihadiri oleh berbagai ketua lembaga, seperti Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (BEM FISIP), Ketua Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Administrasi Negara (Humaniera), Ketua Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan (Himjip), dan Ketua Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Komunikasi (Humanikom). Kehadiran mereka bersama anggota dan mahasiswa FISIP lainnya menunjukkan persatuan dan tekad untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat.
Agung Gemilar, Jenderal Lapangan (Jendlap), memimpin aksi dengan semangat. Dalam orasinya, Agung menegaskan bahwa kebijakan kenaikan PPN ini akan berdampak besar pada daya beli masyarakat dan menambah beban ekonomi rakyat kecil. “Kami menolak keras kebijakan yang hanya memberatkan rakyat kecil! Mahasiswa harus berada di garda terdepan dalam memperjuangkan keadilan sosial, ekonomi, dan politik,” ujar Agung.
Rifky Nur Ichwan, Ketua BEM FISIP, dalam orasinya meminta pemerintah untuk membekukan kebijakan kenaikan PPN dari 11% menjadi 12% hingga diterbitkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU). Rifky menekankan bahwa meskipun kenaikan PPN hanya sebesar 1%, kebijakan ini dapat menyengsarakan perekonomian masyarakat ke depannya, dengan dampak domino yang akan merugikan masyarakat menengah ke bawah.Muh Takbir, Ketua Humanikom, menyatakan bahwa kebijakan ini bertentangan dengan prinsip keadilan ekonomi.
“Pemerintah belum mengkaji dengan mendalam tentang PPN 12%, karena kebijakan ini akan memperburuk kondisi ekonomi rakyat kecil dan memperlebar kesenjangan sosial”. Ia menyebutkan kebijakan PPN 12% bagian ketidakwarasan pemerintah, ujarnya.
Sri Wahyuni Akil, Ketua Himjip, mengkritik keras kenaikan PPN tersebut. “Kenaikan PPN 12% akan semakin mencekik kita! Harga barang dan jasa akan semakin mahal, dan yang paling merasakannya adalah kita, mahasiswa yang bergantung pada uang saku, perempuan yang mengatur keuangan keluarga, serta mereka yang sudah hidup di bawah garis kemiskinan. Ini bukan sekadar angka, ini masalah kesejahteraan hidup kita!” tegas Sri.
Reza Sulistiawan, Ketua Humaniera, menegaskan bahwa mahasiswa tetap menjadi garda terdepan dalam menghadapi kebijakan yang dianggap tidak berpihak pada rakyat. Ia menyatakan bahwa kebijakan PPN yang berlaku mulai 1 Januari 2025 akan memperburuk tingkat kemiskinan, menimbulkan kesenjangan sosial, dan berpotensi meningkatkan inflasi.
Aksi ini berlangsung damai dan penuh semangat, dengan peserta membawa berbagai spanduk yang berisi tulisan seperti “Tolak PPN 12%,” “Indonesia Bukan Filipina,” dan “Pajak Naik, Rakyat Menjerit.”
Kegiatan demonstrasi di tutup dengan pernyataan sikap bersama dari aliansi Sospol Satu Unismuh. Mereka menegaskan bahwa jika tuntutan mereka tidak dipenuhi, aksi lanjutan akan dilakukan hingga keadilan sosial tercapai. Aksi ini menjadi simbol keberanian dan solidaritas mahasiswa dalam memperjuangkan hak rakyat.
