Pandangan Fraksi GPR di Sidang Paripurna, APBD Lutim Fokus Kurangi Kemiskinan dan Pengangguran 

LUWU TIMUR, SUARATERKININEWS.COM, – Fraksi Gerakan Persatuan Rakyat (GPR) DPRD Luwu Timur meminta pemerintah daerah mengarahkan APBD pada program yang berdampak langsung bagi masyarakat. Fraksi menilai anggaran harus mampu mengurangi kemiskinan sekaligus membuka lebih banyak lapangan kerja.

Pandangan tersebut disampaikan Juru Bicara Fraksi GPR, Rusdi Layong, dalam Rapat Paripurna DPRD Luwu Timur, Jumat (10/07/2026).

Meski demikian, Fraksi GPR tetap menerima dan menyetujui Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Fokus pada Program Produktif, Rusdi menegaskan APBD tidak boleh dipandang sebatas dokumen pertanggungjawaban keuangan.

Sebaliknya, anggaran daerah harus menjadi instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Karena itu, pemerintah diminta memprioritaskan program yang produktif, berkelanjutan, dan memberi manfaat nyata.

“APBD harus mampu mendorong kesejahteraan masyarakat, mengurangi kemiskinan, dan membuka peluang kerja melalui pembangunan yang berkualitas,” ujarnya.

Selain itu, Rusdi meminta setiap program memiliki target yang jelas dan terukur menurutnya, pemerintah harus mengevaluasi hasil pembangunan melalui capaian output dan outcome.

Dengan demikian, pelaksanaan APBD dapat selaras dengan target RPJMD Kabupaten Luwu Timur.

Perkuat Pengawasan Infrastruktur disisi lain, Fraksi GPR juga menyoroti kualitas pembangunan infrastruktur di lapangan.

Menurut Rusdi, hasil pembangunan harus sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat.

Karena itu, pemerintah diminta memperketat pengawasan terhadap pelaksanaan setiap proyek.

Selain pengawasan, Fraksi GPR mengingatkan pentingnya menghitung defisit anggaran secara cermat dan terukur.

Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga stabilitas fiskal daerah pada masa mendatang.

Rusdi juga meminta pemerintah mengevaluasi pengelolaan keuangan daerah secara menyeluruh.

Selanjutnya, transparansi dan akuntabilitas harus terus diperkuat agar kelemahan yang terjadi tidak kembali terulang.

Pada akhirnya, Fraksi GPR berharap setiap rupiah APBD benar-benar menghadirkan manfaat bagi masyarakat serta mendorong pembangunan yang lebih merata di Luwu Timur.