LUWU TIMUR, SUARATERKININEWS.COM,- Program Unggulan PANDU JUARA (Pembangunan Desa Unggul, Maju, dan Sejahtera) dinilai memiliki potensi besar menjadi penggerak transformasi ekonomi desa di Kabupaten Luwu Timur.
Namun, keberhasilan program tersebut dinilai sangat bergantung pada tata kelola yang baik, pengawasan yang kuat, serta kemampuan menghadirkan dampak nyata bagi masyarakat desa.
Pandangan tersebut mengemuka dalam Rapat Paripurna DPRD Luwu Timur dengan agenda penyampaian pendapat akhir fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, Jumat (10/7/2026).
Meski seluruh fraksi akhirnya menyetujui Ranperda tersebut untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, sejumlah catatan strategis disampaikan sebagai bahan evaluasi bagi Pemerintah Kabupaten Luwu Timur, termasuk terkait pelaksanaan Program PANDU JUARA.
Juru Bicara Fraksi Golkar, Wahidin Wahid, menyampaikan apresiasi atas peluncuran Program PANDU JUARA yang dinilai sebagai skema transformasi ekonomi desa yang komprehensif. Menurutnya, program tersebut berpotensi menjawab berbagai persoalan di pedesaan melalui penguatan kelembagaan usaha dan peningkatan kapasitas masyarakat.
Namun, Fraksi Golkar mengingatkan agar pelaksanaannya tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian, kepatuhan terhadap regulasi, serta tata kelola yang baik.
“Kami berharap program ini dapat berjalan efektif, tepat sasaran, dan benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” kata Wahidin saat membacakan pendapat akhir Fraksi Golkar.
Sementara itu, Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan, Sukasman, menilai keberhasilan sebuah program tidak hanya diukur dari besarnya anggaran yang digelontorkan, tetapi juga dari manfaat ekonomi yang dirasakan masyarakat.
Ia mengingatkan agar setiap program pembangunan, termasuk PANDU JUARA, mampu menciptakan multiplier effect atau efek berganda terhadap perekonomian desa.
Menurut Sukasman, program yang tidak didukung tata kelola yang baik berpotensi berhenti pada aspek kelembagaan semata tanpa mampu menggerakkan ekonomi masyarakat secara luas.
“Kami berharap seluruh program pemerintah benar-benar dirancang dengan data yang valid, SOP yang jelas, pengawasan yang kuat, sehingga manfaatnya dapat dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Fraksi PDI Perjuangan juga mengingatkan pentingnya memperhatikan kondisi ekonomi daerah. Dalam pandangannya, pertumbuhan ekonomi Luwu Timur yang mengalami kontraksi menjadi sinyal agar seluruh belanja pemerintah benar-benar diarahkan pada program yang mampu mendorong aktivitas ekonomi masyarakat.
Lima Catatan DPRD, Dari pandangan Fraksi Golkar dan Fraksi PDI Perjuangan, setidaknya terdapat lima poin penting yang dinilai perlu diperkuat agar Program PANDU JUARA mampu mencapai tujuan yang diharapkan.
Pertama, tata kelola program harus berjalan sesuai regulasi dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.
Kedua, pelaksanaan program perlu didukung dokumen teknis yang memadai, mulai dari SOP, perencanaan, hingga data yang valid dan terverifikasi.
Ketiga, pengawasan dan evaluasi harus dilakukan secara berkala agar pelaksanaan program tetap berada pada jalur yang telah direncanakan.
Keempat, penguatan kelembagaan desa perlu dibarengi dengan pendampingan sehingga tidak berhenti pada pembentukan organisasi semata.
Kelima, seluruh kegiatan yang dijalankan harus mampu menghasilkan dampak ekonomi nyata atau multiplier effect, sehingga manfaat anggaran benar-benar dirasakan masyarakat desa.
Dengan berbagai catatan tersebut, DPRD berharap Program PANDU JUARA tidak hanya menjadi program unggulan pemerintah daerah, tetapi juga menjadi instrumen yang mampu memperkuat perekonomian desa, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mempercepat pemerataan pembangunan di Kabupaten Luwu Timur.
